Hipmi: Dirut PLN Gagal Bangun Sinergitas dengan Swasta Lokal

3 October 2017

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) perlu meningkatkan sinergi dengan pihak swasta lokal dalam rangka memenuhi target 35.000 megawatt (MW) yang telah dibebankan kepada perseroan tersebut.

"Dirut PLN gagal membangun sinergitas dengan swasta lokal," kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia dalam rilis, Selasa (3/10/2017)

Menurut dia, pihaknya sejalan dengan surat Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini yang mencemaskan kondisi utang PLN.

Bahlil berpendapat, tingginya beban utang PLN akibat perusahaan itu dinilai berambisi mendominasi dan membangun sendiri pembangkit listrik di program 35.000 MW.

PLN, lanjutnya, dinilai tidak terlalu peduli bermitra dengan pihak swasta, apalagi swasta lokal, meski telah berkali-kali ditegur.

"Indikasi rapuhnya keuangan PLN ini disebabkan keserakahannya sendiri. Dia mau bangun sendiri. Swasta diabaikan," katanya.

Bahlil menegaskan, bila berbagi beban investasi dengan pihak swasta, PLN tidak akan bermasalah dengan utang seperti saat ini.

Ia mencontohkan, PLN terus memperbesar utang antara lain dengan membeli sejumlah "mobile power plant" (MPP) dari Turki serta membangun sendiri sejumlah pembangkit.

"PLN juga membangun sendiri pembangkit-pembangkit berkapasitas kecil di bawah 100 MW yang sebenarnya dapat diserahkan kepada swasta lokal di berbagai daerah, agar keuangannya tetap aman," papar Bahlil.

Selain itu, ujar dia, dampak dari monopoli PLN atas investasi pembangkit listrik, target pemerintah 35.000 MW terancam tidak tercapai sehingga Menteri ESDM kemudian memperpanjang hingga 2025.

Sebagaimana diwartakan, tersebarnya salinan surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait pengelolaan risiko keuangan negara yang bersumber dari kondisi keuangan PT PLN, sempat ramai dibicarakan sebagian kalangan masyarakat.

Pasalnya, salah satu hal yang disorot Menkeu dalam hal itu adalah kinerja keuangan PLN yang terus mengalami penurunan seiring dengan semakin besarnya kewajiban korporasi untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi.

Oleh karena itu, PLN diharapkan mampu melakukan efisiensi dalam biaya operasi, terutama energi primer, untuk mengantisipasi potensi risiko gagal bayar, dan adanya regulasi dari instansi terkait yang dapat mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik, seiring dengan ketiadaan penyesuaian tarif tenaga listrik.

Penyesuaian itu dinilai diperlukan untuk menjaga kesinambungan fiskal APBN dan kondisi keuangan PLN yang merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah.

Sumber : http://www.industry.co.id/read/17261/hipmi-dirut-pln-gagal-bangun-sinergitas-dengan-swasta-lokal