Hipmi: Pemerintah Harus Pro Industri Dalam Negeri

3 February 2018

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia. Mengatakan bahwa Peringatan Presiden Joko Widodo terkait kinerja ekspor nasional sebenarnya tidak hanya ditujukan untuk Menteri Perdagangan tetapi juga menteri kabinet kerja lainnya.

Pasalya menurut dia kewenangan Menteri Perdangangan akan saling terkait dengan Menteri-Menteri lainnya. Karena itu pemerintah harus pro industri lokal. Demi memastikan pasokan untuk ekspor terpenuhi.

"Mendag tidak punya kewenangan penuh di wilayah produksi dan industri. Mendag hanya membantu kementerian lain dengan mengeluarkan kebijakan perdagangan yang pro ke industri dalam negeri," kata Bahlil Lahadalia dalam rilis, Sabtu (3/2).

Menurut dia, daya saing industri nasional pada saat ini sangat lemah, dan kondisi itu diperlemah oleh kurang kondusifnya iklim investasi yang disebabkan oleh carut-marut regulasi di tingkat kementerian dan pemda.

Padahal, lanjut Bahlil, Indonesia telah memiliki momentum untuk meningkatkan investasi langsungnya setelah mencapai status "investment grade" pada tahun lalu. "Menteri-Menteri tidak ikut semangat paket deregulasi Bapak Presiden. Saya juga heran kenapa," ujarnya.

Ia berpendapat, moncernya kinerja ekspor beberapa negara tetangga di ASEAN, sebab negara-negara tersebut melakukan perbaikan iklim investasi secara sistematis dan terstruktur.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan kinerja Indonesia, yang masih kalah dengan negara sejumlah negara tetangga di ASEAN.

Presiden menyebut ekspor Indonesia pada 2017, yang mencapai 145 miliar dolar AS, masih kalah dengan Thailand yang mencapai 231 miliar dolar, Malaysia 184 miliar dolar, dan Vietnam yang mencapai 160 miliar dolar AS.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Perdagangan berupaya meningkatkan kinerja ekspor pada 2018 dengan mengoptimalkan beberapa instrumen yang dimiliki pemerintah seperti peningkatan peran Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan penempatan ITPC dan Atase Perdagangan memiliki peranan yang penting khususnya dalam memetakan potensi pasar negara-negara tujuan ekspor baru. Tahun 2017, terdapat dua ITPC yang direlokasi dan satu penempatan baru.

"Kita akan mendorong ekspor, dengan sekali lagi menempatkan posisi Atase Perdagangan dan ITPC sebagai ujung tombak. Kita harus melakukan evaluasi kembali atas penempatan perwakilan-perwakilan tersebut," kata Enggartiasto.

Sumber : http://ekonomi.akurat.co/id-162158-read-hipmi-pemerintah-harus-pro-industri-dalam-negeri