Hipmi: Perlu ada Kementerian Industri Strategis

19 February 2016

JAKARTA. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengusulkan Republik Indonesia perlu memiliki kementerian yang khusus menangani industri strategis sebagai langkah meningkatkan daya saing nasional.

"Untuk memiliki daya saing ekonomi nasional yang tinggi, Indonesia perlu mengembangkan industri nasional. Bila perlu, industri strategis nasional memiliki kementerian sendiri," kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (18/2).

Menurut dia, daya saing industri nasional akan berjalan lambat kalau industri strategis tidak segera digenjot.

Ia mengemukakan hal tersebut setelah dirinya melakukan kunjungan ke Jepang beberapa waktu lalu, termasuk ke Galangan Kapal Shin Kurumisa Docyard yang berbasis di kota Matsuyama.

Galangan Kapal Shin Kurusima Docyard merupakan salah satu pusat industri pembuatan kapal terbesar dunia. Pada kesempatan itu, Ketum Hipmi menjajaki peluang membeli kapal buatan galangan kapal tersebut.

Kunjungan tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Ehime dan Persatuan Pelajar Indonesia di Ehime Jepang.

Saat ini Indonesia dinilai memiliki beberapa industri strategis terkemuka, seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pal Indonesia, PT Palindo Marine, PT Pindad, PT Infra RCS Indonesia, dan PT Sari Bahari.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai komite konsolidasi industri pelat merah bidang pertahanan strategis serta bidang industri berat dan perkapalan bisa mengefisienkan operasional dan biaya produksi.

"Dengan adanya konsolidasi ini, diharapkan akan membuat BUMN makin efisien dalam hal operasional dan biaya produksi sehingga keuntungan yang didapatkan akan makin besar," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno di Subang, Jawa Barat, Kamis (28/1).

Harry mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan dengan adanya konsolidasi itu BUMN yang tergabung dalam Komite Konsolidasi Industri Pertahanan Strategis bisa memperoleh pendapatan mencapai Rp20 triliun.

Konsolidasi Industri Berat dan Perkapalan, kapitalisasinya dari roadmap diperhitungkan lebih rendah, yaitu sebesar Rp 12 triliun sampai dengan Rp 15 triliun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Komite Konsolidasi Industri Pertahanan Strategis akan meliputi enam BUMN, antara lain PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Dahana, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), PT LEN, dan PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki).

Sementara itu, Komite Konsolidasi Industri Berat dan Perkapalan, antara lain PT PAL, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar, PT Barata Indonesia, dan PT Bona Bisma Indra.