Hipmi Usul Dirut PLN Dicopot

1 October 2017

Kementerian Keuangan menyoroti Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) karena adanya dugaan keuangan perseroan sedang sulit karena besarnya pembayaran pokok dan bunga pinjaman kedepan. Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menilai Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir layak dicopot. Sofyan dinilai gagal mendorong investasiswasta lokal dan terancam tidak mampu memenuhi target 35ribu Megawatt (MW).

"Dirut PLN gagal membangun sinergitas dengan swasta lokal. Dia layak dicopot," kata Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta, Sabtu (30/9).

Menurutnya, Hipmi sejalan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) yang khawatir dengan kondisi utang PLN. Pasalnya, utang tersebut tumbuh dengan pesat sehingga ke depan akan sangat membebani PLN. Saat ini, beban utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299 triliun.

Dia menilai tingginya beban utang PLN disebabkan perusahaan itu berambisi mendominasi dan membangun sendiri pembangkit listrik di program 35.000 MW. PLN dinilai tidak terlalu perduli bermitra dengan pihak swasta, apalagi swasta lokal, meski telah berkali-kali ditegur Presiden.

"Indikasi rapuhnya keuangan PLN ini disebabkan keserakahannya sendiri. Dia mau bangun sendiri. Swasta diabaikan. Duitnya darimana? Ya dia terpaksangutang sana-sini," pungkas Bahlil.

Bahlil mengatakan, bila perusahaan setrum itu berbagi beban investasi dengan pihak swasta, PLN tidak akan bermasalah dengan utang seperti saat ini. "Nilai investasi di program 35.000 MW sekitar Rp 1.100 triliun. Arahan Bapak Presiden (Jokowi), swasta menggarap 80 persen sisanya 20 persen oleh PLN. Atau, dari 35.000 MW itu PLN garap 10.000 MW, dan 25.000 MW," paparnya.

Namun, faktanya, PLN diduga bergerak di luar arahan Presiden. PLN terus memperbesar utang, membeli sejumlah mobile power plant (MPP) berbahan bakar fosil yang boros dari Turki, serta membangun sendiri sejumlah pembangkit. "PLN juga membangun sendiri pembangkit-pembangkit berkapasitas kecil di bawah 100 MW yang sebenarnya dapat diserahkan kepada swasta lokal di berbagai daerah, agar keuangannya tetap aman," papar Bahlil.

Tak hanya itu, dampak dari monopoli PLN atas investasi pembangkit listrik, target pemerintah 35ribu MW terancam tidak tercapai. Menteri Energi Sumber
Daya Mineral (ESDM) kemudian memperpanjang target hingga tahun 2025. Bahlil mengatakan, saat ini kemampuan PLN dalam menambah kapasitas listrik hanya sebesar 3.000 MW per tahun. Padahal, setiap tahunnya, untuk menopang pertumbuhan ekonomi 5-7 persen per tahun, dibutuhkan tambahan listrik baru sekitar 6.000-7000 MW.

"Sebab itu, dengan kinerja PLN seperti saat ini, kita dunia usaha, sangat pesimis. Disuruh investasi, tapi listrik tidak ada," papar Bahlil.

Swasta Siap Bantu PLN

Hal senada juga diungkapkan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Seluruh Indonesia (APLSI). "Sebagai mitra strategis, kita siap mengambil peran lebih besar untuk membantu PLN mempercepat pembangunan kelistrikan nasional, utamanya di program 35.000 MW," ujar Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang.

Dia mengatakan, meski ada peringatan dari Kemenkeu soal utang, asosiasi siap berada di belakang PLN bahu-membahu memikul beban investasi ke depan. "Justru APLSI sebagai mitra strategis, siap membantu PLN disaat kesulitan seperti saat ini. Kita paham situasi PLN, dan peran swasta justru dibutuhkan saat-saat PLN menghadapi tantangan sekarang ini," ungkapnya.

Sejalan dengan Arthur, Sekjen APLSI Priamanaya Djan menyatakan, pihak swasta siap memperbesar porto folio investasi di kelistrikan nasional guna membantu PLN dalam memikul beban investasi di program 35.000 MW. Pria mengatakan, investasi di program 35ribu MW memang sangat besar dan akan sangat membebani jika dipikul sendiri oleh PLN. "Perusahaan tentu akan memperbesar utangnya," ujar Pria.

Pria mengatakan, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dan kemitraan strategis dengan PLN untuk meningkatkan peran swasta lokal dalam berinvestasi di program 35.000 MW. Beban investasi di program 35.000 MW memang sangat berat yakni sekitar Rp 1.100 triliun. Sebab itu, swasta diharapkan dapat menggarap 80 persen, sisanya 20 persen oleh PLN.

"Saya kira swasta memang harus siap membantu PLN. APLSI sebagai mitra siap bermitra, termasuk yang berkapasitas kecil dan energi baru terbarukan," papar Pria.

Besarnya beban investasi di 35.000 MW, lanjutnya, membuat target tersebut kemudian diperpanjang hingga tahun 2025 dari sebelumnya 2019. Dia mengingatkan, tanggung jawab penyediaan listrik nasional tak boleh hanya dipikul sendiri oleh PLN. Sebab itu, peran swasta harus diperkuat. Sebab permintaan listrik tiap tahun tidak sebanding dengan pasokan listrik.

"Setiap tahunnya, untuk menopang pertumbuhan ekonomi 5-7 persen, dibutuhkan tambahan listrik baru sekitar 6.000-7000 MW. Kita baru bisa siapkan 3.000 MW. PLN harus kita bantu ke depan," papar Pria.

Sebagaimana diketahui, Pada Rabu (27/9), beredar surat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ditujukan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Surat ditembuskan juga kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN. Intinya, surat yang ditandatangani dan berstempel Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menyoroti tiga hal. Pertama, soal gagal bayar utang yang dialami perseroan. PLN disebut terus mengalami kerugian. Kedua, soal beban target proyek 35 ribu MW yang perlu direvisi.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/news/detail/2567/Hipmi-Usul-Dirut-PLN-Dicopot