Month: July 2020

Pemulihan Ekonomi Nasional bagi Pelaku UMKM, HIPMI dan PT Berdikari Jalin Kerjasama di Bidang Peternakan

Jakarta – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) bersama PT Berdikari (Persero) melakukan audiensi dalam pengembangan usaha dan kerjasama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berfokus pada bidang pangan, industri, perdagangan, peternakan ayam boiler, sapi dan domba.

Dalam diskusi dengan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut, Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Bagas Adhadirgha mengatakan, PT Berdikari memberikan peluang kerjasama bagi pengusaha UMKM baik berbadan usaha koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD) atau pun perorangan, dan bahkan ditawarkan sampai pembangunan perumahan dalam rangka pemanfaatan lahan tidur yang ada di daerah.

“Kami BPP HIPMI mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat oleh Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Harry Warganegara dan Komisaris PT. Berdikari (Persero) Radhitya Anwar atas kunjungan yang dihadiri oleh jajaran pengurus BPP HIPMI dari perwakilan bidang. Ini merupakan audiensi di salah satu target 20 BUMN Road Show program kerja HIPMI yang dilakukan oleh Bidang Perhubungan dan BUMN BPP HIPMI, ke PT Berdikari sebagai langkah awal untuk bersinergi dan berkolaborasi antara HIPMI dan BUMN,” kata Bagas melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Selasa (14/7/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Berdikari (Persero) Harry Warganegara banyak memberikan arahan serta pencerahan yang begitu luar biasa dan antusias kepada BPP HIPMI, terutama dalam pengembangan usaha dan kerjasama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi pelaku usaha UMKM yang berfokus pada bidang pangan, industri, perdagangan, peternakan ayam boiler, sapi dan domba.

Mantan Sekretaris Jenderal BPP HIPMI masa bakti 2011-2014 itu juga memberikan peluang kerjasama yang seluas-luasnya kepada pengurus BPP, BPD dan BPC HIPMI yang menggeluti usaha dalam bidang peternakan ayam, sapi dan domba.

“PT Berdikari sedang membuat pilot project yang berfokus dalam bidang peternakan ayam yang dimana pilot project tersebut berfokus di pabrik pakan ternak, rumah potong hewan, mesin tetas telur, pemanfaatan lahan tidur, optimalisasi aset properti, serta pengelolaan aset berupa pergudangan kandang dan lahan aset PT Berdikari di seluruh wilayah Indonesia. Tentu peluang ini merupakan angin segar bagi pengusaha muda yang ingin memulai usaha di bidang peternakan industri dan perdagangan,” ungkap Harry.

Jokowi bentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, ini masukan Hipmi

JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengapresiasi langkah pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan BPP Hipmi Ajib Hamdani memberi beberapa masukan bagi komite baru bentukan pemerintah tersebut. Yang utama adalah perlu mendorong daya beli masyarakat dan juga memastikan sektor swasta kembali bergulir dengan baik.

“Untuk itu, perlu dipastikan likuiditas mengalir dengan baik di masyarakat. Sebab, ada kecenderungan perbankan enggan menyalurkan kredit karena kekhawatiran menambah potensi kredit macet NPL,” tutur Ajib saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (21/7).

Baca Juga: Hipmi Siap Meminimalisir PHK

Selain itu, pemerintah perlu mendesain aturan seperti penjaminan kredit modal kerja terutama bagi sektor UMKM. Ajib menyebut, sektor UMKM- akan memberikan daya ungkit yang optimal untuk menuju pemulihan ekonomi. “Jaminan modal kerja relatif cukup menjamin mengalir likuiditas di pasar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) pembentukan tim penanganan Covid-19. Tim tersebut diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara wakil ketua dari tim tersebut diisi oleh sejumlah menteri. Antara lain adalah Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan.

Menteri BUMN akan menjabat sebagai ketua pelaksana. Terdapat dua sekretaris eksekutif yaitu Raden Pardede untuk program dan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk urusan administrasi.

Di bawahnya, terdapat Satgas Penanganan Covid-19 yang masih diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Sedangkan Ketua Satgas PEN diisi Wakil Menteri BUMN 1 Budi Gunadi Sadikin.

Hipmi Siap Meminimalisir PHK

Jakarta: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) siap meminimalisir Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi sebagai dampak pandemi covid-19.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H. Maming dalam diskusinya dengan Kepala Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

“Kita jaga untuk meminimalisir PHK. Kita jaga eksositem dunia usaha agar bisa hadapi pandemi covid-19. Bersama Gugus Tugas insyallah kita bisa sinergi bersama,” kata Maming dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 6 Juli 2020.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?Happy Inspire Confuse Sad
Ia menambahkan para pemangku kepentingan ekonomi nasional baik pengusaha, buruh, pemerintah, dan UMKM diminta mengedepankan kepentingan nasional dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Sebaliknya, mereka harus bekerja bersama untuk menciptakan kondisi dan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) ketimbang berselisih.

“Bersama-sama kita semua bisa menghadapi situasi yang sangat tidak menentu ini. Kami berharap, pemerintah pusat dan daerah fokus mengatasi pandemi covid-19 ini supaya cepat terkendali. Tak lupa mendukung pengusaha khususnya pengusaha muda melalui stimulus ekonomi yang terbaik, baik dari sisi perpajakan, kredit/cash flow, maupun keringanan beban operasional,” ucapnya.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Hipmi Sari Pramono mengatakan untuk mencegah masyarakat terpapar covid-19 dan PHK, BNPB dan Hipmi akan melakukan sosialisasi bersama agar seluruh pengusaha menaati protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya.

“Kami dan BNPB terus mengadakan sosialisasi untuk protokoler kesehatan. Kita fokus adaptasi di era new normal. Insya Allah ke depan kita akan mengadakan webinar bersama soal PHK yang bisa dihubungkan dengan pandemi covid-19. Jadi, para pengusaha harus cerdas dan siap,” ujar Sari.

Menurut Sari, peran sumber daya manusia (SDM) sangat penting bagi perekonomian sebuah negara dan salah satu input penting bagi pembangunan industri yang berdaya saing. Pada 2030-2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi di mana jumlah usia produktif mencapai 64 persen dari total penduduk 297 juta jiwa.

“Sumber daya sehat dan kuat itu penting, seperti misalnya bonus demografi antara bencana vs kesempatan. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), indeks daya saing global Indonesia pada 2017 di peringkat 47, pada 2018 menempati posisi peringkat 45, dan di peringkat 50 pada 2019,” tuturnya.

Sari mengatakan Hipmi saat ini sedang melakukan survei dan kajian akan dampak PHK di tengah pandemi saat ini.

“Internal kami sedang melakukan survei dan kajian tentang dampak PHK karena pandemi covid-19. Masing-masing sektor berbeda-beda imbasnya,” jelasnya.

Ketum HIPMI Maming Sebut Siap Jadi Inisiator Penciptaan Lapangan Kerja Baru bagi Para Korban PHK

JAKARTA – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) melakukan diskusi dengan Kepala Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Pertemuan tersebut membahas soal menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk warga yang terimbas dampak pandemi Covid-19.

“Pihak kami dapat menjadi inisiator dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk warga yang terimbas dampak pandemi Covid-19. Jenis usaha yang masih dapat dikembangkan masyarakat, seperti makanan dan minuman khas setempat. Ini dapat dijadikan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat local,” ujar Ketua Umum BPP HIPMI, Mardani H. Maming melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Senin (6/7/2020).

“Kita jaga untuk meminimalisir PHK. Kita jaga eksositem dunia usaha agar bisa hadapi pandemi Covid-19. Bersama Gugus Tugas insyallah kita bisa sinergi bersama,” tutur Maming.

Kemudian, mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu menambahkan, para stakeholder ekonomi nasional baik pengusaha, buruh, pemerintah, dan UMKM diminta mengedepankan kepentingan nasional dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Sebaliknya, para stakeholder harus bekerja bersama untuk menciptakan kondisi dan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) ketimbang berselisih.

“Bersama-sama kita semua bisa menghadapi situasi yang sangat tidak menentu ini. Kami berharap, pemerintah pusat dan daerah fokus mengatasi pandemi Covid-19 ini supaya cepat terkendali. Tak lupa mendukung pengusaha khususnya pengusaha muda melalui stimulus ekonomi yang terbaik, baik dari sisi perpajakan, kredit/cash flow, maupun keringanan beban operasional,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP HIPMI Sari Pramono mengatakan, untuk mencegah masyarakat terpapar Covid-19 dan terkapar PHK, BNPB dan HIPMI akan melakukan sosialisasi bersama agar seluruh pengusaha menaati protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya.

“Kami dan BNPB terus mengadakan sosialisasi untuk protokoler kesehatan. Kita fokus adaptasi di era new normal. Insyallah ke depan kita akan mengadakan webinar bersama soal PHK yang bisa dihubungkan dengan pandemi Covid-19. Jadi, para pengusaha harus cerdas dan siap,” ungkap Sari.

Menurut Sari, peran sumber daya manusia (SDM) sangat penting bagi perekonomian sebuah negara dan salah satu input penting bagi pembangunan industri yang berdaya saing. Pada 2030-2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana jumlah usia produktif mencapai 64 persen dari total penduduk 297 juta jiwa.

“Sumber daya sehat dan kuat itu penting, seperti misalnya bonus demografi antara bencana vs kesempatan. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), index daya saing global Indonesia pada 2017 di peringkat 47, pada 2018 menempati posisi peringkat 45, dan di peringkat 50 pada 2019,” tuturnya.

Sari menyebutkan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan SMK mendominasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Februari 2017 hingga Februari 2019. Dengan demikian, pembangunan kualitas SDM harus melalui pengembangan vokasi.

“Mendorong keterlibatan di dunia usaha dan dunia industri. Minat wirausaha juga perlu disampaikan kepada pemerintah agar minat jadi pengusaha dapat dipupuk sedini mungkin dan menjadi salah satu pilihan profesi,” ujarnya.

Selain itu, Sari juga menyoroti mengenai program Kartu Prakerja. Dia menyebut, seharusnya pemerintah menggandeng penyerap tenaga kerja, bukan malah menggandeng platform digital. Selain itu, Kartu Prakerja juga ditekankan harus tetap tepat sasaran dalam penyalurannya. Dengan adanya kebijakan “new normal” dan Progam Kartu Prakerja yang tepat sasaran, pemerintah bisa mengurangi gelombang PHK yang terjadi lantaran pandemi Covid-19.

“Dengan menggandeng penyerap tenaga kerja, pemerintah akan punya alat ukur efektivitas pelaksanaan program dan menjadi bagian monitoring dan evaluasi,” tuturnya.

Mengenai data laporan PHK karena pandemi Covid-19 yang ada di HIPMI, Sari menuturkan bahwa HIPMI sendiri saat ini sedang melakukan survei dan kajian akan dampak PHK di tengah pandemi saat ini.

“Internal HIPMI sedang melakukan survey dan kajian tentang dampak PHK karena pandemi Covid-19. Masing-masing sektor berbeda-beda imbasnya,” pungkasnya.

HIPMI siap minimalisir PHK di tengah pandemi virus corona (Covid-19)

JAKARTA. Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) melakukan diskusi dengan Kepala Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Pertemuan tersebut membahas soal menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk warga yang terimbas dampak pandemi Covid-19.

 

Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming mengatakan, pihaknya dapat menjadi inisiator dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk warga yang terimbas dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, jenis usaha yang masih dapat dikembangkan masyarakat, seperti makanan dan minuman khas setempat. Ini dapat dijadikan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lokal.

“Kita jaga untuk meminimalisir PHK. Kita jaga eksosistem dunia usaha agar bisa hadapi pandemi Covid-19. Bersama Gugus Tugas insyallah kita bisa sinergi bersama,” ujar Maming, seperti keterangan tertulisnya, Senin (6/7).

Kemudian, mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu menambahkan, para stakeholder ekonomi nasional baik pengusaha, buruh, pemerintah, dan UMKM diminta mengedepankan kepentingan nasional dalam mengambil keputusan dan bertindak. Sebaliknya, para stakeholder harus bekerja bersama untuk menciptakan kondisi dan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) ketimbang berselisih.

“Bersama-sama kita semua bisa menghadapi situasi yang sangat tidak menentu ini. Kami berharap, pemerintah pusat dan daerah fokus mengatasi pandemi Covid-19 ini supaya cepat terkendali. Tak lupa mendukung pengusaha khususnya pengusaha muda melalui stimulus ekonomi yang terbaik, baik dari sisi perpajakan, kredit/cash flow, maupun keringanan beban operasional,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP HIPMI Sari Pramono mengatakan, untuk mencegah masyarakat terpapar Covid-19 dan terkapar PHK, BNPB dan HIPMI akan melakukan sosialisasi bersama agar seluruh pengusaha menaati protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya.

“Kami dan BNPB terus mengadakan sosialisasi untuk protokoler kesehatan. Kita fokus adaptasi di era new normal. Insyallah ke depan kita akan mengadakan webinar bersama soal PHK yang bisa dihubungkan dengan pandemi Covid-19. Jadi, para pengusaha harus cerdas dan siap ,” ungkap Sari.

Menurut Sari, peran sumber daya manusia (SDM) sangat penting bagi perekonomian sebuah negara dan salah satu input penting bagi pembangunan industri yang berdaya saing. Pada 2030-2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana jumlah usia produktif mencapai 64 persen dari total penduduk 297 juta jiwa.

Scroll to top

PROMOSI atau EVENT

image-banner-home6